Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I. Tony T. Spontana membuka secara resmi “Pelatihan Tentang Penuntutan Pertanggungjawaban Korporasi Dan Penerapan Pidana Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Senin, 22 Agustus 2022 bertempat di Ramayana Suites &Resort, Bali. Pelatihan di bidang hukum lingkungan hidup ini berlangsung dari tanggal 22 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2022 dan diikuti oleh 33 orang Jaksa dari wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Kaltim, Kaltara), dan Badan Diklat. Adapun pelatihan ini merupakan pelatihan gelombang kedua dimana sebelumnya pada gelombang pertama telah dilaksanakan di Medan.

Kabandiklat Kejaksaan RI dalam sambutannya menyampaikan kejahatan terkait sumber daya alam umumnya meninggalkan kerugian dalam bentuk rusaknya sumber daya alam itu sendiri. Selain itu, dalam setiap tindak pidana yang dilakukan korporasi selalu berorientasi kepada keuntungan yang akan dinikmati oleh pengurus maupun korporasi. Hal ini dapat menjadi pertimbangan Jaksa menuntut pelaku (baik  perseorangan maupun korporasi) pidana tambahan berupa perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan (crime should pay). Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam  pemberantasan tindak pidana terkait pengelolaan sumber daya alam di indonesia. Atas hal inilah, Badan Diklat Kejaksaan RI berusaha maksimal menjalankan  tugas dan fungsinya menyelenggarakan diklat guna meningkatkan kompetensi dan menciptakan sdm yang profesional serta berintegritas. Oleh karena itu menjadi penting bagi jaksa untuk mengikuti diklat ini agar dapat menambah pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki terkait upaya penuntutan pertanggung jawaban pidana oleh korporasi.

Pembukaan Diklat dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ade T Sutiawarman, Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Gianyar dan Tabanan serta Kabag TU Kejati Bali