Senin, tanggal 28 Maret 2022 bertempat di ruang rapat Datun, berlangsung kegiatan pemaparan permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion) terkait Penjualan Barang Milik Daerah yg dipimpin langsung oleh Asisten Perdata dan TUN serta diikuti oleh para Koordinator, para Kasi dan Jaksa Pengacara Negara Kejati Bali. Dalam paparan tersebut pihak pemohon dalam hal ini Gubernur Bali yg diwakili oleh Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Bali memohon kajian yuridis formil terkait pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Bali yang dimohonkan oleh PDIP Bali. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mitigasi resiko sehingga mekanisme yg dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku.