Sebagai bentuk menjaga predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani yang dianugerahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bali sekaligus meningkatkan layanan publik kepada masyarakat, Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) Kejati Bali langsung melibatkan bidang terkait dengan substansi masalah yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk percepatan tindak lanjut permintaan pelayanan hukun atau penerimaan pengaduan masyarakat sehingga masyarakat semakin cepat dan tepat terlayani.

Rabu, 26 Januari 2021, Pos PPH & PPM telah menerima pengaduan seorang warga negara asing mengenai kinerja Jaksa Kejaksaan Negeri di wilayah Kejati Bali dalam penanganan perkara , Penerimaan Pengaduan langsung ke bidang pengawasan diharapkan dapat mempercepat proses tindak lanjut laporan masyarakat sebagai bentuk komitmen Kejaksaan Tinggi Bali yang telah meraih predikat WBBM