Pemerintah Propinsi Bali mengadakan Rapat Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Bali yang dihadiri Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX Udayana.

Dalam rapat tersebut, Plt. Kajati Bali, Hutama Wisnu, SH., MH menyampaikan bahwa jajaran Kejaksaan se-Bali siap mendukung operasi yustisi untuk menegakkan ketentuan hukum ini baik yang berkaitan dengan prokes ataupun berkaitan dengan pidana lainnya. Penegakan hukum hendaknya tetap berjalan penegakan hukum tetap berjalan namun tidak meninggalkan sisi humanisme, sehingga dengan satu atau dua penegakan hukum masyarakat dapat memahami ketika jadi pelanggaran agar tidak terulangi kembali.