Sebagai wujud nyata mendukung program pembangunan Bali dengan konsep “Nangun Sad Kerthi Loka Bali”, Kejaksaan Tinggi Bali melalui bidang Perdata dan TUN (Bp. Asdatun dan Kasi Pertimbangan Hukum) pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 melakukan pendampingan hukum terhadap Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan konsultasi dan audensi ke LKPP Jakarta yg diterima oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah (Bp. Setia Budi Arijanta), terkait permasalahan pengadaan barang dan jasa yg akan diterapkan dalam rangka pembangungan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung yg anggarannya mempergunakan dana PEN.