Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali I Nyoman Sucitrawan, S.H.,M.H. menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ke Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Bali bertempat di di Gedung Dharma Negara Alaya, Lumintang, Senin (2/3/2020).

Sosialisasi ini adalah salah satu bentuk upaya  pencegahan mengingat adanya laporan terkait dudukan (pungutan) di lingkup desa adat terhadap krama tamiu dan tamiu. Selaku Ketua Pokja Yustisi UPP Saber Pungli Provinsi Bali, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali I Nyoman Sucitrawan, S.H., M.H. menyampaikan bahwa meskipun sudah ada payung hukum yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan turunannya Pergub Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Keuangan Desa Adat di Bali, ia meminta desa adat agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan dudukan (pungutan) terkait kependudukan. Mohon agar bersabar dan menunggu juklak dan juknis terkait dudukan terhadap krama tamiu dan tamiu, serta fasilitasi Dinas PMA dalam penyusunan pararem.