Senin, 10 April 2023, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., memberikan pengarahan melalui Video Conference kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri se-Bali dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida, terkait terkait Evaluasi dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali.

Dalam pengarahan tersebut, turut hadir Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Asisten Pembinaan, Asisten Pengawasan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum Kejaksaan Tinggi Bali.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali menyampaikan bahwa seluruh satuan kerja wajib melaporkan pelaksanaan 21 tugas direktif dari Presiden Republik Indonesia, 26 Indeksasi dan 11 Rencana Aksi Nasional sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan amanat Konvensi PBB tentang Anti Korupsi, dengan indikatornya adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang berpadu dengan Indeks Kemudahan Berusaha.

Tujuan pemberantasan korupsi adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang baik (good governance dan good public service). Peran Bidang Pengawasan juga sangat diharapkan untuk menjadi konsultan dan katalisator, yakni untuk mempercepat proses dan sebagai penjamin mutu (quality assurance). Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM bukan ajang kontestasi dan promosi jabatan, akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah termasuk jajaran Kejaksaan Republik Indonesia.