Peraturan/UU

No. Nama File
1. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
2. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
9. Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Calon Pegawai Negeri Sipil
10. Inpres Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat
11. Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
12. Keppres No. 30 Tahun 1981 tentang Latihan Prajabatan Tidak Ada Lampiran
13. Keppres No. 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tidak Ada Lampiran
14. Keppres No. 9/1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Tidak Ada Lampiran
15. Keppres No. 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
16. Keppres Nomor 2 Tahun 1981 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Jaksa Tidak Ada Lampiran
17. Perpres Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
18. Keppres Nomor 119/M tahun 2009 Tidak Ada Lampiran
19. Keputusan Ketua LAN Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, II, III, dan IV
20. Keputusan Ketua LAN No. 343A/IX/6/4/1995 tentang tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
21. SE BAKN No. 06/SE/1981 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS Yang Memangku Jabatan Jaksa
22. SE BAKN No. 03/SE/1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS
23. Kepja No. Kep-235/A/J.A/06/2005 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pembaru an Kejaksaan RI.
24. Kepja No. Kep-X-230/C/10/2005 tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Sekeratariat Tim Penilai Jabatan Jaksa
25. Kep-127/A/J.A/11/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia
26. INS-002/A/JA/1/2005 Instruksi Jaksa Agung tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2005
27. INS-004/A/J.A/08/2012 Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum
28. Lampiran INS-004/A/J.A/08/2012 Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum
29. INS-001/A/JA/06/2011 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia
30. Nomor 54 Tahun 2003 Perubahan atas PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS
31. Nomor 11 Tahun 2002 Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
32. Nomor 101 Tahun 2000 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
33. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
34. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
35. PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
36. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
37. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
38. PP No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Bekas Timor-Timur.
39. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL