Asisten Bidang Pengawasan

ASISTEN BIDANG PENGAWASAN

(Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/02/2011)

Pasal 562

Asisten Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Asisten Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaannya;

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;

3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

4. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;

5. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;

6. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;

7. Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;

8. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;

9. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;

11. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

Pasal 564

Asisten Bidang Pengawasan terdiri atas:

1. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum;

2. Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan;

3. Pemeriksa Intelijen;

4. Pemeriksa Tindak Pidana Umum;

5. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 565

Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang kepegawaian dan tugas umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum di Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya di bidang kepegawaian dan tugas umum;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang kepegawaian dan tugas umum;

3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan di bidang kepegawaian dan tugas umum terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

4. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang kepegawaian dan tugas umum dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;

5. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung`melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan;

6. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;

7. Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;

8. Penyiapan bahan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang kepegawaian dan tugas umum.

Pasal 567

Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan;

3. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pemeriksaan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan; d. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;

4. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung`melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan;

5. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;

6. Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;

7. Penyiapan bahan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan.

Pasal 569

Pemeriksa Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang intelijen pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Pemeriksa Intelijen menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya di bidang intelijen;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang intelijen;

3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan di bidang intelijen terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

4. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang intelijen dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;

5. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung`melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan;

6. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;

7. Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;

8. Penyiapan bahan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang intelijen.

Pasal 571

Pemeriksa Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Pemeriksa Tindak Pidana Umum meyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya di bidang tindak pidana umum;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang tindak pidana umum;

3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan di bidang tindak pidana umum terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

4. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang tindak pidana umum dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;

5. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan;

6. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;

7. Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara; h. penyiapan bahan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang tindak pidana umum.

Pasal 573

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara;

3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

4. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;

5. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan;

6. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;

7. Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;

8. Penyiapan bahan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 575

1. Kelompok Jabatan Fungsional pada Asisten Pengawasan terdiri dari:

1. Fungsional Jaksa; dan

2. Fungsional Lainnya.

2. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 576

1. Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 ayat (1) huruf a terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Jaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Fungsional Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinir oleh Asisten Pengawasan;

3. Fungsional Jaksa di bidang pengawasan mempunyai tugas sebagai pejabat pengawasan dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Asisten Pengawasan;

4. Fungsional Jaksa dapat ditugaskan pada Satuan Khusus Penanganan Laporan Pengaduan.

Pasal 577

1. Satuan Khusus Penanganan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani dan menyelesaikan laporan pengaduan;

2. Satuan Khusus penanganan laporan pengaduan melaksanakan tugas yaitu:

1. Melakukan telaahan terhadap laporan pengaduan;

2. Melakukan kajian terhadap hasil klarifikasi dan laporan hasil pemeriksaan;

3. Melaksanakan tugas-tugas Pengawasan Fungsional; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah pimpinan.

Pasal 578

Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.