Asisten Bidang Pembinaan

ASISTEN BIDANG PEMBINAAN

(Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/02/2011)

Pasal 497

Asisten Bidang Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan adminstrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 497, Asisten Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

2. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerjasama seluruh satuan kerja di bidang administrasi;

3. Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;

4. Pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan;

6. Melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

Pasal 499

Asisten Bidang Pembinaan terdiri atas:

1. Subbagian Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum; dan

4. Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (DASKRIMTI) dan Perpustakaan.

Pasal 500

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan urusan kepegawaian di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 501

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Subbagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan rencana dan program kerja;

2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi pegawai;

3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan pegawai;

4. Pelaksanaan urusan jabatan fungsional Jaksa yang menjadi tanggung jawabnya;

5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organissasi dan analisis jabatan;

6. Pelaksanaan urusan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai;

7. Penyiapan bahan usulan pengangkatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

Pasal 502

Subbagian Kepegawaian terdiri atas:

1. Urusan Mutasi Pegawai;

2. Urusan Pengembangan Pegawai; dan

3. Urusan Kesejahteraan.

Pasal 503

1. Urusan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai;

2. Urusan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan ujian penerimaan calon pegawai, ujian prajabatan, ujian dinas, pengusulan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta pengurusan tata naskah pegawai dan organisasi;

3. Urusan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 504

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengurusan keuangan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;

2. Pembukuan dan verifikasi anggaran;

3. Penyiapan bahan penyusunan sumbangan perhitungan anggaran keuangan;

4. Penelitian dan penilaian, terhadap pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;

5. Pengelolaan pembendaharaan.

Pasal 506

Subbagian Keuangan terdiri atas:

1. Urusan Anggaran, Perjalanan dan Perbendaharaan;

2. Urusan Akutansi dan Pelaporan;

3. Urusan Pendapatan Negara dan Barang Rampasan.

Pasal 507

1. Urusan Anggaran Perjalanan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;

2. Urusan Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pembukuan, verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

3. Urusan Pendapatan Negara dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang rampasan, urusan perbendaharaan dan bahan pengajuan usul penunjukan bendaharawan.

Pasal 508

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggan dan perlengkapan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 509

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

2. Pelaksanaan urusan pengangkatan pegawai dan perjalanan dinas;

3. Pelaksanaan urusan perlengkapan;

4. Pengelolaan kearsipan.

Pasal 510

Subbagian Umum terdiri atas:

1. Urusan Rumah Tangga;

2. Urusan Perlengkapan; dan

3. Urusan Kearsipan.

Pasal 511

1. Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengurusan, pengaturan, pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan lingkungan serta perjalanan dinas;

2. Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan administrasi perlengkapan;

3. Urusan Kearsipan mempunyai tugas melakukan penataan arsip, penyimpanan, penyajian serta pengusulan penghapusan arsip.

Pasal 512

Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan Daskrimti, kepustakaan dan dokumentasi hukum.

Pasal 513

Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan terdiri atas:

1. Urusan Daskrimti dan Kepustakaan; dan

2. Urusan Dokumentasi Hukum.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, Subbagian Data Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Kepustakaan;

2. Pelaksanaan Urusan Dokumentasi Hukum.

Pasal 515

1. Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan kepustakaan mempunyai tugas:Urusan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan Penyebarluasan dokumentasi hukum.

1. Melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan tehnologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi:

§ Pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan serta pengelolaan basis data untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI);

§ Pengolahan dan analisis data dengan memanfaatkan basis data dalam rangka penyajian statistik kriminal Kejaksaan Tinggi;

§ Melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi data di Kejaksaan Tinggi;

§ Koordinasi dan kerjasama baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Tinggi dalam rangka pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal serta penerapan teknologi informasi;

§ Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan pengelolaan basis data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

2. Melakukan pengadaan bahan pustaka, sarana, perlengkapan perpustakaan dan pengadminis trasian nya, serta pelayanan jasa perpustakaan.

Urusan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan Penyebarluasan dokumentasi hukum.